41% Pengguna Transportasi Online Kecewa

PARA pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi daring (online) perlu meningkatkan layanan bila tidak ingin ditinggalkan konsumen. Dalam suvei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 5-16 April lalu terhadap 4.668 responden terkait dengan kepuasan masyarakat akan layanan transportasi daring diperoleh data 41% responden merasa sempat dikecewakan. Artinya, ada 4 dari 10 penggunan jasa transportasi daring pernah dikecewakan.

"Ketika ditanya apakah konsumen pernah dikecewakan pelayanan mereka, 41% responden mengaku pernah dikecewakan. Sebaliknya 59% responden tidak pernah dikecewakan," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan persnya.

Bentuk keluhan dan kekecewaan responden terhadap pelayanan transportasi online sangat beragam. Ada 13 ragam keluhan yang dialami konsumen, antara lain pengemudi minta dibatalkan paling banyak yakni 1.041 responden (22,3 %), sulit mendapatkan pengemudi 989 responden (21,19%), pengemudi membatalkan secara sepihak 757 responden (16,22%), dan aplikasi map rusak/error 612 responden (13,11%).

Konsumen juga mengeluhkan soal pengemudi yang tidak datang, yakni sebanyak 296 responden (6,34%), kondisi kendaraan kurang baik sebanyak 282 responden (6,04%), pengemudi ugal-ugalan 221 responden (4,73%), kendaraan bau asap rokok 215 responden (4,61%), dan pengemudi merokok saat mengemudi sebanyak 35 responden (0,75%).

"Hal ini menandakan tidak adanya standar pelayanan minimal yang diberikan operator transportasi yang bersangkutan. Dampaknya potensi kerugian konsumen sangat besar," ungkap Tulus.

Memang, lanjut Tulus, secara dominan konsumen menjawab sangat baik (77,7%), kemudian cukup 21,8%, kurang baik 0,4%, dan sangat buruk sebanyak 0,1%. Hasil survei itu juga menunjukan bahwa 84,1% responden menjawab bahwa transportasi daring itu sangat murah. "Yang menjawab lebih cepat menggunakan transportasi daring 81,9%, nyaman 78,8% dan terakhir alasan aman sebanyak 61, 4%," jelas Tulus.

Dalam menanggapi hasil survei tersebut, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan pihaknya belum bisa mengomentarinya. Sebab, menurut Ridzki, pihak Grab belum membaca secara utuh hasil survei yang dikeluarkan YLKI itu. "Saya belum baca, jadi belum bisa kasih tanggapan," ujar Ridzki.

Masih menyusun
Terkait dengan keberadaan ojek daring, Kementerian Perhubungan sampai kini masih kesulitan untuk mencari payung hukum yang tepat dalam mengatur kelegalan angkutan umum kendaraan roda dua.

Dirjen Hubungan Darat Hartanto mengatakan, bila memungkinkan, akan dilakukan revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

UU yang ada selama ini, diakuinya, tidak mengatur bahwa sepeda motor sebagai angkutan orang atau umum. "Perlu ada regulasi yang diperbaiki dan direvisi," kata Hartanto. Khusus untuk perlindungan asuransi telah dapat dilakukan karena mendasarkan pada UU Asuransi.(Try/E-1)