Menkeu Datangi BPK Terkait Pemeriksaan LKPP

MENTERI keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan exit meeting proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, yang akan memasuki tahap finalisasi.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut audit terhadap penyerahan LKPP pemerintah. Selain itu dalam undang-undang baik itu Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK, lembaga auditor negara tersebut juga harus mengeluarkan hasil audit dalam waktu dua bulan.

“Setelah selesai APBN pada 31 Desember, pemerintah diberikan waktu tiga bulan untuk memberikan laporan keuangan ke BPK, yang disebut entry meeting unaudited laporan keuangan pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut undang-undang juga, lanjut menkeu, BPK juga harus menyelesaikan audit terhadap LKPP selama dua bulan.

"Bila sesudah audit ada temuan-temuan. Berhubungan sama compliance terhadap undang-undang dan pengendalian internal. Apakah ada deviasi, misalnya harusnya angkanya sekian tapi ternyata sekian," lanjut Sri Mulyani.

Beberapa item temuan yang disampaikan BPK, kata Sri Mulyani, terkait subsidi, kereta api, piutang pajak, BLU, hingga penerimaan pajak bukan negara (PNBP).

“Sebelum exit, BPK sampaikan bakalan temuan-temuannya, apakah bisa mempengaruhi opini atau tidak," tuturnya.

Pemerintah juga diberi kesempatan untuk menpertanggungjawabkan dan memberian alasan terkait hasil temuan tersebut.

"Hari ini kami berikan jawaban, alasan-alasan yang diterima atau tidak diterima, terhadap temuan-temuan itu. Tunggu sampai 16 Mei terakhir, semoga hasil auditnya baik,” tukas Sri Mulyani. (OL-6)