Perusahaan Sektor Lahan dan Hutan Paling Banyak Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga perusahaan yang paling banyak melakukan tindak korupsi bergerak di sektor hutan dan lahan. Karena itu KPK akan mengembangkan penindakan korupsi oleh perusahaan yang selama ini belum tersentuh.

Menurut Komisioner KPK La Ode Syarief, rusaknya tutupan hutan dan lahan di Indonesia salah satunya disebabkan praktik korupsi akibat pemberian izin yang menghasilkan tumpang tindih izin.

"Ada 4,6 juta hektar HGU (hak guna usaha) sawit yang tumpang tindih dengan izin-izin berbasis lahan, hutan dan gambut. Luasan itu mencapai tujuh kali lipat luas Singapura," ucap La Ode dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Senin (8/5).

Ia menyampaikan itu dalam Temu Nasional Mitra Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (Setapak) yang diinisiasi The Asia Foundation, di Bali.

Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo menambahkan peran penting pemerintah daerah dalam mengelola hutan dan lahan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan dan praktik pengelolaan yang bersih.

Sayangnya, dari Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia di delapan provinsi menunjukkan kinerja pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan dan lahan masih rendah. Skor yang diperoleh masih dibawah 40 dari total nilai 100.

"Kinerja penyelesaian konflik dan penegakan hukum menunjukkan kinerja yang paling buruk dibandingkan kinerja lainnya yakni mendorong akses wilayah kelola masyarakat dan perlindungan hutan dan lahan," ucap dia.

Dalam indeks tersebut, Kalimantan Timur dan Sumatra Barat menduduki kinerja yang paling baik di antara delapan provinsi lainnya dengan score 38. Sementara Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah menduduki posisi terendah dengan score 7,6 dan 6,6. (X-12)