Sri Mulyani Jelaskan Proyek Infrastruktur RI di Forum ADB

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keynote speech dalam rangkaian acara Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting di Yokohama, Jepang, Jumat (5/5). Seminar tersebut bertema: Future Prospect of Quality Infrastructure Projects in Asia Through Public-Private Partnership (PPP).

Melalui laman resmi Facebook-nya, Sabtu (6/5), Sri Mulyani mennyampaikkan bahwa pemerintah Indonesia telah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas yang tinggi yang tercermin dalam arahan dan kerangka kebijakan.

"Pembangunan infrastruktur tersebut tersebar antara lain untuk energi dan listrik, jalan tol, jembatan, pelabuhan dan bandara, kereta api, bendungan, dan proyek lainnya yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas nasional, keamanan energi, ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi," kata Menkeu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), kata dia, pemerintah telah menetapkan kebutuhan pembiayaan sebesar US$400 miliar (sekitar Rp5.325 triliun) untuk lima tahun ke depan.

Menurut Sri Mulyani, mulai dari tahun lalu, pemerintah Indonesia telah meningkatkan reformasi besar pada anggaran negara yang secara signifikan mempertimbangkan alokasi lebih untuk pembangunan infrastruktur daripada sebelumnya.

"Komitmen kami tidak hanya untuk meningkatkan alokasi lebih di bidang infrastruktur, namun juga untuk memastikan percepatan pencairan anggarannya," tambah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dengan ruang fiskal yang terbatas dalam APBN, kata dia, pemerintah fokus untuk mengembangkan kelayakan skema PPP/ Kerja Sama Pemerintah-Swasta dengan memperbaiki kerangka kerja hukum, ekonomi, dan kelembagaan dari sistem PPP tersebut.

Untuk mendukung proyek melalui PPP, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif, termasuk: (a) Land Fund: Modifikasi dan penyederhanaan proses pembebasan lahan; (b) Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) melalui PT Sarana Multi Infrastructure; (c) menetapkan Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF); (d) menyediakan Viability Gap Fund (VGF); Dan (e) Menetapkan Infrastructure Fund & Availability Payment (AP).

"Selain itu, pemerintah juga melibatkan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menjadi alternatif pendanaan untuk infrastruktur. Untuk itu, pemerintah telah menyuntikkan modal kepada BUMN serta menugaskan BUMN untuk mengembangkan proyek komersial dan fokus pada infratsruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jalan tol," jelasnya. (OL-6)