Lahan Jadi Kendala Percepatan Proyek Strategi Nasional

PEMBEBASAN lahan menjadi satu-satunya kendala yang dihadapi pemerintah dalam mempercepat Proyek Strategi Nasional.

Hal itu diakatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di sela-sela peresmian rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5).

"Dari PUPR yang saya ingat ada 52 ruas tol, 60 bendungan, yang baru menyelesaikan ada 49 karena menyelesaikan yang sebelumnya 11 jadi 60. Ada 10 untuk spam regional, 3 untuk apartemen tinggi," ujar Basuki.

Basuki mengatakan kendala yang selalu ditemui untuk mempercepat Proyek Strategis Nasional adalah lahan.

"Kendala klasik saja, yaitu lahan, seperti daerah kehutanan. Kalau anggaran sudah disediakan oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," jalas Basuki.

Namun, meskipun begitu Basuki menegaskan Proyek Strategis Nasional tidak boleh mangkrak

"Namanya Proyek Strategi Nasional tidak boleh ada yang mangkrak semua harus jalan. Yang selesai harus diselesaikan, 2017 ini misalnya ada bendungan 2, yang dikerjakan baru 2018 ada 5. Jalan tol juga begitu 1800 km. Spam tahun ini ada 3," jelas Basuki.

Sementara di kesempatan berbeda Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan fokus tuntaskan pembangunan 11 proyek strategis nasional. Ke-11 proyek ini dibangun guna memperkuat sektor transportasi laut Indonesia.

“Ada 11 proyek strategis nasional yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang,” kata Budi.

Budi menyampaikan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap pertama akan dioperasikan pada Agustus 2017. Pada tahap berikutnya rencananya Kementerian Perhubungan akan melibatkan swasta asing untuk turut membangun dan mengelola pelabuhan ini.

“Secara spesifik saya sampaikan Pelabuhan Kuala Tanjung akan beroperasi pada bulan Agustus di tahap pertama dan tahap kedua kita memang sedang bicara dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola,” ujar Menhub.

Keikutsertaan pihak asing, dikatakan Budi telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerjasama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional, agar fungsi internasional HUB bisa lebih baik.

Terkait Pelabuhan Bitung, Budi mengatakan bahwa saat ini sudah ada Kapal Ro-Ro rute Bitung - Davao yang diresmikan kemarin (30/4) oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Saat ini jadwal Ro-Ro tersebut 2 minggu sekali. Selanjutnya nanti Menhub minta agar menjadi reguler 1 (satu) minggu sekali. Menurut Menhub ini merupakan titik yang baik untuk menghubungkan wilayah ASEAN. Ke depan akan dihubungkan pula Indonesia dengan Malaysia, dan Thailand.

“Tadi saya diskusi dengan Gubernur (Sulawesi Utara) bahwa untuk muatan balik kapal Ro-Ro tersebut sudah semen yang siap diekspor ke Filipina” jelas Budi. (OL-6)