Tol Laut Diklaim Tekan Disparitas Harga Hingga 25%

PEMERINTAH melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga hingga 25%.

"Kami sudah bangun 30 titik logistik di timur dan barat agar kesenjangan tidak terlalu besar. Harga di Indonesia timur, kami ambil sampling misalnya antara Surabaya dengan daerah terpencil di Indonesia Timur 20%-25% harga sudah turun," ujar Menko Bidang Kemarit Luhut saat Rakornas Kemaritiman di TMII Jakarta, Kamis (4/5).

Dengan penambahan rute dan trayek kapal, pemerintah optimistis dapat menekan disparitas harga hingga 50% dalam 1-2 tahun mendatang.

Di satu sisi, Luhut mengatakan potensi kekayaan laut Indonesia yang ditaksir mencapai Rp19,000 triliun bisa mendongkrak ekonomi Indonesia.

"Angka ini dari data BPS, menurut ESDM bisa lebih besar dari itu. Dari data ini, hampir 9% laut yang kita lakukan seismic study (studi objek bawah laut). Ini penting kita lakukan sehingga kita dapat data lebih lengkap lagi," kata Luhut dalam pidato pembukaannya.

Tetapi potensi yang besar ini belum digali secara maksimal. Karenanya Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menurut Menko Luhut, harus menjalankan program-program yang tepat sasaran.

"Baru kita sadari ternyata kita masih banyak bolong sana sini menyangkut hukum kemaritiman. Di Indonesia itu 75% laut dan tidak punya batas laut hampir 54 ribu km," kata Luhut.

Menanggapi isu penggunaan cantrang, Luhut mengatakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sudah diberikan wewenang oleh Presiden untuk mengatasi polemik tersebut. Seperti diketahui, larangan menggunakan cantrang menuai pro kontra di tengah masyarakat nelayan.

"Tadi Presiden sudah sampaikan, bahwa kita harus mencari alternatif lain untuk pemanfaatan laut kita. Nanti Bu Susi akan mencari alternatifnya dan sudah diperintahkan oleh Presiden Bu Susi yang atur," jelasnya.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya meminta agar para pembuat kebijakan dan nelayan untuk menghentikan polemik penggunaan cantrang dengan mencari alternatif penggantinya seperti budidaya akuakultur.

Budidaya pengembangan organisme akuatik secara lepas pantai ini menurut Presiden modal awalnya tidak terlalu mahal, sekitar Rp47 miliar. Kalau belum mampu membiayai sendiri, Presiden menyarankan melakukannya dengan pola kemitraan. Terkait hal tersebut, Luhut menyatakan persetujuannya.

"Ya, itu memang salah satu pilihan, teknologi berkembang. Tadi Presiden menyampaikan berdampak pada bisa multiplier effect nya tinggi. Jadi akuakultur ini bisa kita kembangkan," terangnya.

Rakornas Bidang Kemaritiman dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia. (OL-6)