Agenda Pertemuan dengan IMF Berbiaya Rp 1 Triliun Pemborosan Negara

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pertemuan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) tahun 2018 senilai Rp 1 triliun merupakan pemborosan negara.

Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung di Bali pada 8-14 Oktober 2018 dengan pendanaan yang diambil dari sejumlah kementerian di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pehubungan.

Koordinator Aksi FITRA Apung Widadi mengatakan Indonesia sebaiknya tak lagi berkaitan erat dengan IMF terlebih menjadi tuan rumah bagi 15 ribu rombongan yang akan hadir dalam setiap gelaran pertemuan itu. Sebab, Indonesia dinilai tidak diuntungkan dengan menjadi tuan rumah.

"Kebijakan IMF dan Bank Dunia selama ini merugikan Indonesia contoh seperti kasus BLBI. Tak hanya itu, kebijakan-kebijakann terkait IMF malah sering kali jadi bumerang karena membengkakkan utang Indonesia," kata Apung dalam siaran pers, Kamis (4/5).

Apung melanjutkan bahwa tak hanya melakukan pertemuan formal, Indonesia juga akan menghadirkan agenda liburan ke destinasi wisata bagi rombongan delegasi. Menurutnya, di tengah defisitnya situasi APBN, tentunya hal ini tidak patut untuk tetap dilakukan pemerintah.

Selain itu, agenda ini dinilai belum jelas karena belum diumumkan dan disosialisasikan kepada publik. Tak hanya itu, waktunya yang berdekatan dengan penyelenggaraan internasional lain serta agenda politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dikhawatirkan akan muncul intervensi ekonomi.

"Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pun sudah pernah menyatakan Oktober 2018 itu selesai Pilkada 2018 serta sudah ada capres dan cawapres. Kondisi ini tentu mencurigakan terkait agenda yang akan dibicarakan, menjelang pemilu pertemuan ini sensitif terkait dengan arah kebijakan ekonomi politik Indonsia dan posisi geopolitik Indonesia di dunia," paparnya.

FITRA merekomendasikan agar pemerintah saat ini benar-benar efisien terhadap anggaran dan hanya menggunakannya untuk bisa mendapat timbal balik positif bagi investasi.

Ia mencontohkan dana penyambutan rombongan kerajaan Arab Saudi yang mencapai Rp 250 miliar punya timbal balik investasi Rp 89 triliun. Sementara, beda dengan Arab Saudi, kerja sama Indonesia dengan IMF hanya akan menghasilkan hutang yang kini sudah mencapai angka Rp Rp. 4.274 triliun rupiah per Januari 2017.

"Hutang terhadap IMF sudah sangat memiskinkan sehingga tidak perlu ditambah lagi," tukasnya.

Untuk itu, dengan agenda yang tidak jelas, dengan rekam jejak IMF yang memperburuk krisis dan lahirnya BLBI, serta kebutuhan dana penyelengaraan yang sangat besar maka FITRA dan 13 jaringan di seluruh Indonesia merekomendasikan agar lebih baik batalkan agenda pertemuan antara presiden dengan IMF dan World Bank di Bali pada 2018 itu.(OL-3)