Tiga Hambatan dalam Peralihan dari Cantrang

TRANSISI dari cantrang ke alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan menemui hambatan. Alhasil, pemerintah memutuskan memperpanjang masa transisi dari cantrang, khusus di Jawa Tengah, hingga akhir 2017 dengan pertimbangan tiga hal.

"Karena ini batas maksimum (peralihan dari cantrang) sampai Juni sementara di lapangan realisasi pergantian peralihan cantrang baru 7 persen," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

Menurut dia, dalam transisi ini pemerintah akan membantu nelayan kecil yang memiliki kapal di bawah 10 gross tonnage (GT). Di Jateng saja, kata dia, ada sekitar 5.500-5.600 kapal di bawah 10 GT.

Pemerintah pun menyediakan dana Rp124 miliar untuk membantu peralihan nelayan dari cantrang yang akan disalurkan melalui pemerintah daerah.

"Nelayan kecil di bawah 10 GT yang baru (transisi) sekitar 10%," jelas dia.

Masalah kedua adalah perizinan tangkap yang menyulitkan. Presiden Joko Widodo pun meminta perizinan ini dipermudah.

Terakhir adalah pada aspek pembiayaan. Banyak nelayan yang mengunakan cantrang punya utang ke bank, untuk ganti ke alat baru mereka membutuh biaya. Sementara itu, perbankan belum mau berikannya.

"Presiden meminta juga dipikirkan bagaimana bantu memfasilitasi para nelayan," papar dia.

Dia menjelaskan, pemerintah memang tidak memberikan bantuan kepada nelayan dengan kapal di atas 30 GT. Tapi, mereka kesulitan dalam transisi kerena membutuhkan biaya untuk membeli alat tangkap baru dan bangun freezer disesuaikan alat tangkapnya. DI Jateng pun ada 1.100 kapal di atas 30 GT.

Masalah ini pun akan dibahas dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Diharapkan, nantinya ada kemudahan dalam memfasilitasi pembiayaan.

"Intinya Presiden kebijakan ini merugikan nelayan, pak Presiden menginginkan nelayan ini diperhatikan," pungkas dia. (OL-6)