Pengembangan Blok Masela Lamban, Pemerintah Ultimatum Inpex

PEMERINTAH memberikan sinyal ultimatum kepada Inpex Corporation yang dianggap lamban menggarap Blok Masela. Khususnya terkait penyelesaian kajian pre-front end engineering design (pre-FEED).

Padahal setelah menjatuhkan opsi skema pengembangan kilang gas alam cair berbasis darat (on shore liquefied natural gas), pemerintah berharap lapangan gas yang terletak di Laut Arafuru segera berproduksi.

"Saya sudah enam bulan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tapi (kajian pre-FEED) enggak jalan-jalan," cetus Menteri ESDM Ignasius Jonan di sela-sela Forum Gas Bumi Nasional di Jakarta, Rabu (3/5).

Pemerintah sebagaimana diisyaratkan Jonan tampaknya sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Bahkan, dia kembali memberi penegasan bila perusahaan migas asal Jepang itu tak juga bergegegas.

"Tulis ya, Inpex kalau kelamaan pre-FEED, saya cabut (Kontrak Kerja Sama/KKS). Jangan sampai saya hilang kesabaran," kata mantan Menteri Perhubungan tersebut.

Hanya saja dia enggan mengungkapkan berapa lama batas kesabaran yang dimiliki pemerintah.

Fase pre-FEED sendiri mencakup penentuan lokasi, kapasitas kilang, hingga rencana pengembangan yang menyangkut industri petrokimia. Apabila pre-FEED tidak segera dirampungkan, proses FEED hingga penyampaian keputusan akhir final investasi (final investment decision/FID) yang dijadwalkan selesai 2019 dikhawatirkan terhambat.

Hal itu nantinya turut mengancam realisasi produksi gas pertama (on stream) yang ditargetkan pada 2026. Terkait pre-FEED, Inpex diminta menyiapkan kajian terhadap 2 skenario.

Dengan rincian skenario versi investor ialah peningkatan kapasitas kilang dari 7,5 juta ton per tahun (MTPA) menjadi 9,5 MTPA ditambah produksi gas 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Adapun skenario versi pemerintah, yakni kapasitas 5 MTPA ditambah produksi gas 474 MMSCFD. Secara garis besar, kedua skenario memiliki nilai total produksi LNG serupa karena bersumber dari mulut sumur (well head) yang sama.

Ditanyai mengenai kepastian skenario yang bakal diambil, Jonan menuturkan hal itu mengacu pada kajian yang diajukan investor.

"Itu nanti saja. Kalau pre-FEED belum selesai, bagaimana bisa diputuskan. Ya kita tunggu saja hasil pre-FEED tahap satu," tukasnya.

Perubahan skema pengembangan fasilitas kilang LNG berubah dari berbasis laut (off shore) ke darat (on shore), nyatanya berdampak terhadap penambahan belanja modal perusahaan dan masa pengerjaan proyek yang ditengarai molor. Inpex dalam hal ini telah mengajukan permohonan insentif agar pengembangan proyek tetap ekonomis.

Di antaranya termasuk kompensasi waktu kontrak yang hilang selama 10 tahun (2007-2017) dari pengembangan lapangan migas dengan cadangan terbukti 10,73 TCF. Mengenai hal itu, pemerintah menawarkan opsi kompensasi 7 tahun.

Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Senior Communication Manager Inpex Corporation Usman Slamet mengamini masih ada beberapa hal yang perlu dirundingkan dengan pemerintah sebelum memulai pre-FEED. Tidak dapat dipungkiri permintaan membuat kajian pre-FEED terhadap 2 skenario terbilang memberatkan lantaran menghabiskan biaya cukup besar. Kendati demikian, Usman enggan menanggapi lebih lanjut.

"Memang ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan pemerintah. Tunggu saja," kata Usman singkat. (OL-6)