UE Dorong Produk Sawit Berkelanjutan

LAPORAN inisiatif yang dibuat Parlemen Eropa terkait minyak sawit dan deforestasi hutan tropis (Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests) di Starssbourg, Prancis belum lama ini mengundang reaksi keras dari Indonesia dan Malaysia, sebagai pengimpor besar sawit ke Eropa.

Persoalan sawit khususnya di Indonesia disebut dalam laporan itu sebagai persoalan besar yang berhubungan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan lain-lain. Rencananya laporan akan dirilis pada pertengahan tahun ini, dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit.

Menanggapi reaksi tersebut, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend menegaskan laporan tersebut adalah hasil dari debat yang sudah berlangsung lama. "Laporan inisiatif itu sangat diperhitungkan dan perlu dicatat laporan tidak mengikat secara hukum dengan tenggat waktu 2020," ungkapnya dalam konferensi pers di Kedutaan Uni Eropa di Intiland Tower Sudirman, Jakarta, Selasa (2/5).

Komisi Eropa memerhatikan dengan seksama laporan itu termasuk peningkatan signifikan impor minyak sawit beserta produk turunannya hingga 40% ke Eropa. Guerend menyebut setengah dari impor tersebut berasal dari Indonesia.

Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar kedua dari tiga eksportir terbesar minyak sawit ke Eropa. Indonesia juga menjadi penyedia terbesar produk-produk minyak sawit Indonesia.

"Jadi kalau dikatakan ada boikot, itu tidak didukung fakta," tambah Guerend. Meski ada debat politik, Uni Eropa akan mempertimbangkan dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang mengutamakan produk-produk berkelanjutan minyak sawit dalam perdagangan.

Dalam hal ini Uni Eropa sedang dan tetap mengembangkan produk-produk minyak sawit berkelanjutan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Proses itu masih akan berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan. (OL-3)