Peran BPD Sangat Menjanjikan

PERAN bank pembangunan daerah (BPD) amat vital untuk kemajuan suatu wilayah. Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut) termasuk salah satu bank daerah yang menyadari peran tersebut. Oleh karena itu, bank ini terus berbenah memperbaiki kinerja serta menambah modal.

Jumat akhir pekan lalu, wartawan Media Indonesia Fetry Wuryasti mewawancarai Arief Burhanudin Waliulu, Plt Direktur Utama PT Bank Maluku Malut, tentang peran BPD dan juga instansi yang dipimpinnya dalam menunjang pembangunan di Maluku. Berikut nukilannya:

Bagaimana Anda melihat perkembangan BPD sejauh ini?
Pada prinsipnya kondisi bank pembangunan daerah (BPD) masih cukup baik. Dari segi keuangan dan rasio keuangan masih berada di atas ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebenarnya bila bergabung, BPD merupakan bank yang besar, tidak kalah dengan tiga bank BUMN terbesar di Indonesia. Memang ada satu-dua yang kurang, tetapi tidak cukup signifikan.

Untuk menuju ke arah itu, apa yang harus dilakukan?
Kemampuan sebuah BPD untuk menjadi besar memang tergantung kepemilikan para pemegang saham terbesar atau owner dari bank tersebut, dalam hal ini pemerintah provinsi, atau gubernur sebagai pemegang saham pengendali. Bila pemprov tidak menempatkan modal cukup banyak, BPD pun tidak mampu beroperasi lebih besar lagi.

Apa sih sebenarnya tujuan didirikannya BPD, sekadar menyaingi bank pemerintah?
Seluruh BPD punya cita-cita menjadi bank terkemuka di daerah masing-masing. Bila BPD digabungkan, dana pihak ketiga dalam tabungan, sudah besar jumlahnya. Kalau kita semua digabung, umpamanya merger atau holding, mungkin kami menjadi bank terbesar keempat di Indonesia. Artinya BPD cukup menjanjikan untuk mengembangkan perbankan di daerah masing-masing yang berguna selain untuk PAD (pendapatan asli daerah), juga supaya masyarakat tahu bahwa bank mereka butuhkan.

Beberapa BPD, seperti Bank Jatim kan sudah lumayan besar dan terkenal, mengapa mereka bisa seperti itu?
BPD besar seperti Bank Jatim, Bank Jateng, dan BJB (Bank Jawa Barat) sudah berada pada posisi BUKU II (modal Rp1 triliun-Rp5 triliun), bahkan BUKU III (di bawah Rp30 triliun), karena suntikan modal oleh pemegang saham mayoritas sebagai dukungan operasional. Dari suntikan modal, pemprov nantinya akan mendapat dividen, yang akan mengembalikan modal suntikan dengan saham yang tetap milik mereka.

Mengapa harus ada suntikan modal dari internal?
Ketentuan bila kami sebagai BPD mau melakukan transaksi lebih besar, minimal modal harus besar. Bila tidak, bank tidak bisa bertransaksi yang besar. Sesuatu transaksi yang lebih canggih, tidak boleh. Harus dicadangkan modal untuk pelaksanaan operasional sebagai back up risiko sehingga kewajiban pemenuhan modal minimal harus sekian persen, untuk perluasan operasional, termasuk sistem yang lebih canggih. Ini hampir di seluruh BPD sama.

Setoran pemodal sendiri tergantung pendapatan asli daerah (PAD) daerah masing-masing. Kota besar seperti Jakarta diuntungkan dengan PAD yang besar. Sementara itu PAD di daerah timur masih minim dan bergantung pada dana pusat.

Sejauh ini, kondisi Bank Maluku Malut sendiri seperti apa?
Berdasarkan tingkat kesehatan bank menurut aturan OJK, untuk periode Desember 2016, Bank Maluku memperoleh peringkat komposit 3, yang mencerminkan kondisi bank secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Ini tecermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik, dan apabila terdapat kelemahan, dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank

Lalu, apa target Bank Maluku Malut?
BPD Maluku Malut berharap ke depan mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah lebih besar dengan lebih menyejahterakan masyarakat, khususnya di daerah.

Selama ini kontribusi pemberian kredit sebesar Rp3,3 triliun. Artinya untuk kesejahteraan dalam bentuk kredit kami selalu memberikan kontribusi. Target 2017 menjadi Rp3,5 triliun.

Untuk mencapai itu, apa yang telah dilakukan?
Sepanjang 2016, Komite di bawah direksi telah menjalankan peran membahas program kerja dan mengkaji aturan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi.

Kami juga sudah mengembangkan sistem aplikasi sebagai strategi pelayanan untuk menerima setoran pajak daerah dan retribusi secara online.

Saat ini Pemerintah Kota Ambon sudah bekerja sama dengan mereka. Tujuannya agar bagi pemerintah daerah lebih mudah mengontrol pemasukan penerimaan daerah, berapa dana yang dibutuhkan, dan membuat kebijakan daerah yang lebih dini.

Memang berapa dana yang dibutuhkan?
Membangun sistem tersebut memang cukup mahal, sekitar Rp400 juta-Rp500 juta. Akan tetapi, dia terbitkan sistem itu untuk menangkap dana-dana daerah dan memicu pemerintah daerah lain, mengingat BPD Maluku Malut memiliki 23 pemegang saham dan wilayah kerja 23 pemerintah daerah (kota).

Jadi seluruh pajak daerah dan retribusi sebanyak total 14 biller yang diterima pemkot melalui satu pintu, yaitu kami. Gunanya bagi bank menambah dana mengendap yang masuk. Dalam satu bulan bisa mencapai Rp1 miliar, dalam satu minggu sekitar Rp330 juta, sehingga potensinya sangat besar. (E-2)

______________________________________

Biodata
Arief Burhanudin Waliulu lahir di Surabaya, 6 Juli 1963.
Dia merupakan alumnus Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur pada 1988.
Diangkat sebagai Direktur Umum Bank Maluku Malut berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 01/RUPS-LB/ BPDM-MU/2016 tanggal 29 April 2016 dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Maluku Malut berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 02/RUPS-LB/ BPDM-MU/2016 tanggal 17 Juni 2016.

Perjalanan Karier
Dalam perjalanan kariernya, Arief pernah menduduki berbagai jabatan di Bank Maluku Malut, antara lain kepala seksi kredit Cabang Labuha, kepala seksi kredit cabang utama, wakil pemimpin cabang Ternate, pemimpin cabang Tobelo, pemimpin cabang Sanana, pemimpin cabang Ternate, kepala bagian pemberian kredit, hingga kini diangkat sebagai Plt direktur utama atau direktur umum.