Inefisiensi Anggaran Daerah masih Marak

KEPALA daerah diminta memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja di daerah yang mereka pimpin. Pasalnya, masih banyak terjadi inefisiensi dalam penggunaan anggaran di daerah.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

“Masih banyak pemerintah daerah yang menggunakan anggaran untuk berbagai kegiatan yang tidak ada kaitan sama sekali dengan upaya untuk mewujudkan visi-misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah,” ungkap dia saat membuka acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.

Apalagi, sambungnya, Presiden Joko Widodo pun menekankan kembali soal program prioritas saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017 untuk Rencana Kerja Pemerintah 2018, Rabu (26/4).

Berdasarkan data terakhir pada 2015-2016, kata dia, masih banyak daerah yang memiliki nilai B ke bawah.

“Kalau itu terjadi, saya pastikan program yang dilaksanakan eselon II tidak nyambung dengan visi-misi Bapak (kepala daerah). Tidak sesuai dengan program prioritas Bapak,” terang dia.

Asman menyebut total kegiatan yang mubazir tersebut, artinya antara judul program dan kegiatannya tidak sinkron, hampir mencapai Rp400 triliun. Ia pun mencontohkan seperti program pembuatan irigasi.

“Ada irigasinya, tapi tidak ada penyaluran airnya, sawahnya enggak ada, yang penting ada proyeknya,” ujar dia. (Nur/E-4)