Infrastruktur Sukses Turunkan Kemiskinan

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ­mengungkapkan kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2016 tergolong baik. Hal itu ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diiringi turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau 10,70% dari total populasi. Angka tersebut lebih kecil daripada kondisi Maret di tahun yang sama yakni 28,01 juta orang atau 10,86%.

“Kalau secara statistik, itu terjadi karena 40% masyarakat di kelompok terbawah mengalami peningkatan konsumsi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok atas,” terang Darmin.

Kenaikan konsumsi masyarakat di tingkat bawah dan menengah itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia.

“Mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, semuanya. Pembangunan semua itu, siapa yang mengerjakan awalnya? Pasti buruh. Itulah yang membuat naik.”

Kendati demikian, pada saat yang sama, kekhawatiran akan kesenjangan ekonomi juga muncul di balik itu semua. Pasalnya, setelah semua proyek infrastruktur rampung, pengelolaan pasti akan jatuh pada masyarakat di level atas.

“Itu pertanyaannya. Kalau infrastruktur sudah selesai, siapa yang untung? Siapa yang akan mendapat kenaikan penghasilan lebih banyak? Mereka yang di bawah atau yang di atas? Prediksinya jelas yang di atas. Di sinilah tugas kami untuk terus menurunkan Gini ratio,” ucap Darmin.

Dia mengungkapkan pemerintah terus berusaha melanjutkan pola pembangunan yang sudah dijalankan dalam kurun dua tahun terakhir, seperti infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, juga mendorong pengembangan industri dan pariwisata serta sektor-sektor lainnya.

Kendala investasi
Di lain pihak, pelaku usaha me-ngeluhkan banyaknya pungutan yang menghambat investasi. Kendala lain ialah minimnya infrastruktur yang akan menunjang investasi tersebut dan kurangnya dukungan daerah.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan tidak adanya dukungan penuh pemda itu, misalnya masih adanya pungutan kepada investor sebelum usaha dijalankan. “Salah satunya ada beberapa pu-ngutan dari pemda sebelum usaha atau investasi dijalankan,” kata Rosan.

Ia mengatakan, meski bersifat resmi dan tertuang dalam peraturan daerah, pungutan tersebut menjadi hambatan untuk investasi.

“Memang itu hitungannya pungutan yang resmi, tapi bagi pelaku usaha cukup menghambat,” jelas Rosan. (Arv/Adi/E-4)