Presiden: Kesalahan Pemerintah Dulu tak Punya Bank Tanah

PRESIDEN Joko Widodo menyesalkan pemerintah dulu tak memiliki bank tanah. Padahal, bank tanah sangat membantu untuk membuat harga tanah di kawasan tengah kota terjangkau oleh para pekerja dan buruh.

"Ini memang kesalahan pemerintah, kenapa dari dulu kita tidak punya bank tanah, land bank. Sehingga harga tanah misalnya di Jakarta bisa sampai Rp200 juta, Rp250 juta per meter persegi. Terus rakyat bisa beli dari mana?" ujar Jokowi dalam acara peresmian pembangunan rusunami di Jalan Raya Bukit Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4).

Bila 30% tanah dari wilayah Jakarta bisa dikuasai pemerintah, ia yakin pembangunan rumah susun dan rumah tapak untuk pekerja dan buruh bisa mudah terealisasi.

Ia menilai tidak adanya bank tanah juga berdampak pada pekerja dan buruh. Sebab, mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk transportasi karena tempat tinggalnya jauh dari lokasi kerja.

"Inilah yang saya lihat sekarang kejadiannya seperti itu. Di lokasi rumah tinggal dengan lokasi kerja itu jauh, sehingga menghabiskan biaya transportsi," ujar dia.

Namun, Jokowi tak mau larut dengan kesalahan tersebut. Ia pun akan terus membangun rumah dengan harga terjangkau untuk para pekerja dan buruh.

"Kita harapkan kalau nannti setiap bangun habis, akan saya dorong terus terutama di Kementerian PU, karena kita memiliki FLPP (pembiayaan perumahan) yang bisa memberikan bantuan subsidi kepada yang membangun rumah-rumah murah, akan kita dorong anggarannya agar bisa terus tersedia," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menghidupkan bank tanah. Bank Tanah tersebut ditargetkan beroperasi pada tahun ini. Target itu diharapkan benar-benar bisa tercapai mengingat harga tanah sekarang ini terbilang sangat tinggi di pasaran

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, dengan harga tanah yang sangat tinggi sekarang ini, perlu ada bank tanah yang melakukan pengawasan agar harga tanah tidak terus melambung tinggi. Tentu kondisi itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang ingin membeli tanah.

"Kami akan buat Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan bank tanah. Nanti bank tanah ini institusi yang mengelola tanah di bawah Kementerian ATR/BPN, Insya Allah beroperasi di 2017," kata Sofyan, di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (14/12/2016). (OL-6)