Kebut Investasi untuk Atasi Kesenjangan

DENGAN intonasi tinggi saat bicara di depan para menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan perencanaan anggaran selama ini tidak fokus dan tidak memiliki prioritas.

Jokowi mengemukakan hal itu ketika membuka Musyawarah Peren­canaan Pembangunan Nasional 2017 untuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Ke depan, untuk memacu pertumbuhan dan mengatasi kesenjangan, Jokowi menekankan setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu menetapkan tiga program prioritas dalam kurun setahun anggaran.

“Kita biasa rutin dan mengulang. Saya lihat hampir semua daerah. Baca APBD, saya buka APBN, rutin dan mengulang-ulang. Sepele, tetapi kalau tidak diubah, tidak akan mencapai hasil yang baik,” tegas Presiden.
Menurut Kepala Negara, perencanaan anggaran sebaiknya fokus pada infrastruktur dan investasi. “Sudah 50% uang ke sana semua (infrastruktur). (Program) lain tidak dapat, tidak apa, pelayanan saja. Masukkan semua (dana) di situ (infrastruktur), hasilnya akan tampak, percaya saya. Kalau mengulang-ulang, hasilnya tidak (bagus). Lupakan.”

Kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur, lanjut Jokowi, kurang lebih mencapai Rp5.500 triliun dalam lima tahun. “APBN hanya bisa menyediakan sekitar Rp1.500 triliun. Sisanya dari mana? Dari investasi, tidak ada jalan lain kecuali investasi.”

Kepala Bappenas Bambang Bro­djonegoro mengatakan, dalam rancangan RKP 2018, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4%-6,1%.

“Untuk itu, ada tiga sektor prioritas ditingkatkan peranannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Tiga sektor itu ialah industri pengo­lahan, pertanian, dan pariwisata. Konsumsi dan investasi harus menjadi pendo­rong pertumbuhan,” ujar Bambang.

Pada bagian lain penjelasannya, Jokowi juga menyoroti integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang lagi-lagi belum terkonsolidasi secara baik.

“Ada waduk tidak ada irigasi, (ada) pelabuhan tidak ada jalan. Perencanaan hanya berorientasi proyek sehingga tidak menghasilkan output atau outcome. Sekali lagi pertajam prioritas, semakin sedikit semakin baik. Satu prioritas, dua prioritas, itu lebih lebih baik,” ungkap Presiden.

Evaluasi
Ekonom Universitas Widya Mandira, Kupang, Thomas Langoday, se­pendapat apabila pemerintah pusat dan daerah fokus pada infrastruktur dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan dan mempersempit jurang kesenjangan ekonomi di banyak daerah.

“Pembangunan jalan dan jembatan akan menimbulkan efek positif terhadap perekonomian setempat. Ini kan pemicu tumbuhnya perekonomian karena menciptakan lapangan kerja. Pelahan-lahan kesenjangan ekonomi menjadi berkurang,” kata Thomas.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai pemerintah perlu mengevaluasi infrastruktur apa yang lebih dibutuhkan oleh dunia usaha dan masyarakat di setiap daerah saat ini.

“Kita ingin infrastruktur di daerah mampu menggerakkan perekonomian sehingga menekan tingkat kesenjangan ekonomi. Itulah mengapa pemerintah harus memacu tingkat investasi hingga 6% agar efek dominonya terhadap lapangan kerja menjadi signifikan,” tandas Enny. (Dro/Ant/X-3)