Dana Idle Sawit Diinvestasikan

BADAN Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berencana menginvestasikan dana menganggur (idle) dari hasil pu­ngutan sawit selama ini. Hal itu untuk mengembangkan hasil pungutan dana sawit yang selama ini diperoleh dari ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya. Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami menyebut pihaknya siap menginvestasikan Rp2 triliun-Rp4 triliun dana idle sejak BPDP Kelapa Sawit didirikan. Selama ini, dana pungutan sawit yang menganggur itu disimpan dalam bentuk deposito.

“Kami sudah menemui beberapa manajer investasi skala domestik dan internasional untuk membantu kami menyiapkan skema investasi, tentu dengan arahan Menteri Keuangan. Tahap awal, (investasinya) tidak akan terlalu agresif,” ucap Dono di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (26/4). BPDP Kelapa Sawit merupakan badan yang memungut dana dari eksportir sawit dan menyalurkan kembali untuk program bio-diesel, tanam ulang (replanting), penelitian dan pengembangan (R&D), serta diplomasi sawit. Besaran pungutan dana sawit ialah US$50 per ton untuk ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan US$20 per ton untuk produk turunan CPO.

Pada 2016, dana pungutan sawit yang terkumpul mencapai Rp11,7 triliun. Dari pungutan itu, masih ada Rp5,7 triliun yang belum terpakai hingga akhir tahun lalu.
Diputarnya dana idle, lanjut Dono, bisa meringankan negara dan pengusaha sawit. Badan layanan umum (BLU) tersebut bisa berjalan tanpa APBN dan memungut dana sawit lagi dari para eksportir. “Investasi ini akan kita kelola sendiri. Fungsinya supaya tidak perlu lagi APBN dan mungkin ke depannya tidak perlu mungut dana sawit lagi. Itu kalau sudah menjadi dana abadi dari investasi,” tukas Dono.

Didikte Eropa
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan parlemen Uni Eropa tidak berhak mengatur ekspor CPO Indonesia dengan re-solusi sawit yang mereka keluarkan. Kedaulatan negara, kata dia, merupakan harga mati untuk menyelamatkan pertanian nasional dan kesejahteraan petani kelapa sawit. “Pertanian Indonesia tidak boleh didikte negara lain termasuk Eropa,” tegas dia saat mengunjungi pabrik kelapa sawit Luwu, Burau, di Luwu Utara , Sulawesi Selatan, Rabu (26/4).

Eropa, imbuhnya, hanya mengimpor sejumlah kecil CPO dari Indonesia, yakni 3,2 juta ton. Negara seperti Prancis yang paling bersuara untuk resolusi sawit juga hanya mengambil CPO sebesar 200 ribu ton. Menurutnya, gugatan atas CPO itu terjadi karena Eropa tidak mampu mengejar produksi mi-nyak bunga matahari di pasar internasional sehingga melakukan black campaign akan CPO.

Isu lingkungan, jelas Amran, tidak bisa dipakai untuk menyerang Indonesia. “Jangan pende-katannya hanya lingkungan, tetapi ada komunitas yang harus disejahterakan, pedagangan, pekerja sawit, dan seterusnya. Kalau harga CPO turun karena black campaign Uni Eropa, dampaknya semua petani sawit plasma masuk hutan mencari pendapatan lain yaitu menebang hutan,” beber Amran. (Fet/E-4)