Sawit Indonesia Tidak Bisa Didikte Eropa

MENTERI Pertanian Amran Sulaiman menegaskan Parlemen Uni Eropa tidak mempunyai hak mengatur ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) Indonesia dengan resolusi sawit yang mereka keluarkan. Kedaulatan negara,kata dia, merupakan harga mati untuk menyelamatkan pertanian nasional dan kesejahteraan masyarakat petani kelapa sawit.

Pertanian Indonesia tidak boleh didikte oleh negara lain termasuk Eropa. Eropa, terang Amran, hanya mengimpor sejumlah kecil CPO dari Indonesia, yaitu 3,2 juta ton. Negara seperti Prancis yang paling bersuara untuk resolusi sawit juga hanya mengambil CPO sebesar 200 ribu ton.

Gugatan atas CPO ini terjadi dia yakini karena Eropa tidak mampu mengejar produksi minyak bunga matahari di pasar internasional, sehingga melakukan black campaign akan CPO. Isu lingkungan, jelas Amran, tidak bisa dipakai untuk menyerang Indonesia .

“Jangan pendekatannya hanya lingkungan. Tetapi ada komunitas yang harus disejahterakan, pedagangan, pekerja sawit, dan seterusnya. Kalau harga CPO turun karena black campaign Negara Uni Eropa, dampaknya semua petani sawit plasma masuk hutan mencari pendapatan lain yaitu menebang hutan. Secara tidak langsung justru dia (black campaign) yang merusak hutan,” ujarnya saat mengunjungi pabrik kelapa sawit Luwu, Burau, di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rabu (26/4).

Indonesia memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysia memiliki roundtable sustainable palm oil (RSPO). Bersama Malaysia, Indonesia menguasai 80%-90% pasar CPO dunia, sehingga tidak layak bila Eropa yang menentukan standar CPO.

Bila perlu, Indonesia berani menutup ekspor CPO ke Eropa. Bagaimana pun, Eropa, kata Amran akan tetap butuh CPO dari Indonesia. Karena proses tanamanan produksi kelapa sawit sampai menghasilkan membutuhkan waktu setidaknya di atas 5 tahun.

Ekspor produk sawit secara keseluruhan pada 2017 diproyeksi akan mencapai 27 juta ton, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2016 yang tercatat sebesar 25,1 juta ton.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), total ekspor produk sawit tersebut terbagi dalam crude palm oil (CPO) mentah sebanyak 5,5 juta ton, produk refine CPO sebanyak 18 juta to, palm kernel oil (PKO) dan refine PKO sebanyak 1,5 juta ton, biodiesel 500 ribu ton dan oleo chemical sebanyak 1,5 juta ton.

“Indonesia sudah mengkonversi CPO menjadi ahan bakar nabati biofuel (B-20) dengan produksi sudah mencapai 3,2 juta. Tahun 2017 produksi dalam negeri untuk biofuel ditargetkan naik menjadi 7,3 juta. Ini akan berakibat ada negara (Eropa) yang tidak mendapat bagian CPO. Apalagi bila masuk ke B-30 yang ramah lingkungan, 13 juta ton CPO dibutuhkan atau hampir 50% dari produksi CPO kita. Akan banyak negara tidak akan kebagian CPO. Mati langkah mereka. Tutup itu refinery di luar negeri. Barang barang mentahnya ada di kita,” tukas Amran.

Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto juga beberapa waktu lalu mengatakan di Surabaya, bahwa komoditas kelapa sawit harus disadari sebagai potensi yang mempunyai multiplayer efek terkait ekonomi, pemerataan usaha, dan juga ke petani. Nilai ekspor CPO dan turunannya menjadi penyumbang devisa terbesar, melebihi ekspor migas dan batu bara, yaitu mencapai USD$9,6 miliar.

Berdasarkan data Kemenperin, luas lahan kelapa sawit sampai dengan Maret 2017 mencapai 11,9 juta hektare (ha) dengan komposisi 53% dikuasai oleh swasta, 40% dikuasai rakyat, dan 7% dikuasai oleh BUMN.

Produksi CPO pada 2016 mencapai 33,5 juta ton. Sementara ekspor produk sawit dan turunannya di 2016 senilai US$19,6 miliar dengan 70% produk olahan (food, nonfood, chemical, biodiesel) dan sisanya 30% bahan baku (produk hulu CPO/CPKO). Kontribusi kelapa sawit terhadap pajak sebesar Rp27,42 triliun atau 2,23% dari pajak nasional. Selain itu, sektor industri kelapa sawit menyerap tenaga kerja dari hulu hingga hilir lebih dari 21,2 juta orang. (OL-5)