May Day diharapkan Jadi Momentum Merajut Kemitraan Buruh, Pemerintah, dan Dunia Usaha

Putra Ananda
26/4/2017 14:50
May Day diharapkan Jadi Momentum Merajut Kemitraan Buruh, Pemerintah, dan Dunia Usaha
(ANTARA)

JELANG peryaan hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei mendatang, pemerintah berharap agar hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha maupun pemerintah menjadi lebih semakin erat. Pasalnya selama ini paradigma yang terjadi antara buruh dengan pengusaha ataupun peemrintah identik saling berlawanan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri berharap, kalangan buruh mau mengubah paradigma lama, dari buruh yang cenderung berhadapan untuk melawan pemerintah dan dunia usaha, menjadi kerja sama dan kemitraan.

"Saya melihat, selama ini gerakan buruh selalu dihadap-hadapkan dengan pemerintah dan dunia usaha. Saya ingin mengajak, bagaimana mentransformasikan dari paradigma berhadap-hmadapan menjadi paradigma kerja sama," ujar Menaker Hanif di Jakarta, Rabu (26/4).

Menurut Hanif, melalui paradigma kerja sama, buruh bisa lebih berperanan dan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah. Di samping itu, Hanif juga mengajak para buruh bisa memanfaatkan May Day untuk meningkatkan reputasi pergerakan buruh.

"May day bisa menjadi momentum untuk meningkatkan pergerakan buruh menjadi sebuah reputasi yang lebih kuat," ajak Hanif.

Hal senada disampaikan juga oleh mantan Menaker Cosmas Batubara. Menurut Cosmas, untuk menatap masa depan lebih baik, yang harus dilakukan adalah menciptakan kerjasama dan kemitraan antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha.

"Pesan saya, kemitraan itu harus dibangun. Tidak perlu lagi ada sikap ego satu sama lainnya. Karena dengan kerja sama, akan melahirkan solusi-solusi yang lebih baik ke depannya," kata Cosmas.

Sementara itu, Awaloedin Djamin, Menaker pertama di era Kabinet Ampera, menyatakan, buruh memang tidak boleh kalah oleh korporasi, karena korporasi bisa kaya raya karena jasa para buruh.

"Sekarang, buruh harus menjadi subyek pembangunan, bukan lagi obyek penderita. Untuk itu, maka perlu ada revisi UU," kata Awaloedin Djamin.

Karena itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam menjadikan buruh sebagai bagian dari proses pembangunan ke depannya. (OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya