Bappenas Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang dihelat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

RKP 2018 sendiri mengangkat tema Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Acara dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

"Musrenbangnas 2017 merupakan forum koordinasi antarkementerian/lembaga (k/l) dan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran RKP 2018," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (26/4).

Musrenbangnas akan dilaksanakan dari 26 April hingga 9 Mei 2017. Dalam Musrenbangnas, setiap prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi.

Penyusunan RKP 2018 sendiri menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.

"Hal ini dilakukan terutama untuk menajamkan prioritas nasional dan program prioritas 2018, serta memperkuat koordinasi antara k/l dan
pusat-daerah," katanya.

Selain itu, penyusunan RKP juga dilakukan dengan penguatan pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Kemudian didukung dengan penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail
rencana lokasi pembangunan dan penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

Sementara itu, dalam rangka percepatan pembangunan, Musrenbangnas 2017 juga melaksanakan sesi pembahasan khusus Papua dan Papua Barat yang antara lain akan membahas hal-hal krusial pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, utamanya menitikberatkan pada bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan konektivitas; serta hukum, kelembagaan dan tata kelola.

Dalam rancangan RKP 2018, pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4%-6,1%, atau pada titik 5,6%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan terutama nonmigas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan.

Pada 2018, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan. (OL-5)