Pemerintah Fokus Perkecil Kesenjangan Antarpengusaha

KESENJANGAN ekonomi masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain kesenjangan antara kelompok yang kaya dan yang miskin, kesenjangan juga terjadi di antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Salah satu penyebab kesenjangan antara golongan pengusaha kaya dan miskin tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.

"Lima tahun pemerintahan sebelumnya membuat kesalahan luar biasa. KUR pengusaha besar dapat 10 persen sampai 15 persen, tapi pengusaha kecil dapat 23 persen. Bagaimana yang pengusaha kecil mau bertahan?" cetus Kalla saat menutup Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (24/4).

Kalla mengatakan, naiknya bunga KUR bagi pengusaha kecil terjadi pada periode kedua pemerintahan SBY. Padahal, saat SBY berpasangan dengannya, bunga untuk KUR pengusaha kecil hanya berkisar 10-11%. Karena itu, Kalla mengatakan, kezaliman seperti itu tidak akan terjadi lagi pada masa pemerintahan Jokowi-JK.

"Jadi bagaimana rupanya? Ya kita harus balik itu semua, supaya ada memperkecil gap-nya. Sekarang kita turunkan (bunga KUR) jadi 9 persen dan kita akan turunkan lagi jadi 7 persen," ujarnya.

Diakui Kalla, perekonomian Indonesia saat ini memang tumbuh sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, pertumbuhan ekonomi itu harus dirasakan oleh masyarakat luas dan tidak malah menimbulkan ketimpangan di kalangan pengusaha.

"Ketimpangan besar itu di bidang pelaku usaha. Ekonomi kita tumbuh tapi timbulkan ketidakseimbangan penguasaan ekonomi. Ini bahaya untuk kedua belah pihak, baik kepada yang besar dan yang tidak punya," jelasnya.

Kepada MUI, Kalla menyarankan agar terus mendorong pertumbuhan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) di Tanah Air, khususnya melalui pengembangan start up company atau perusahaan perintis. "Kita terlalu banyak lulusan sarjana dan semuanya mau jadi PNS. Mulai sekarang bisa mengembangkan ekonomi melalui start up," ujarnya.

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat bertema arus baru ekonomi Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 22-24 April 2017. Setidaknya ada sejumlah poin yang dideklarasikan pada penutupan kongres tersebut.

Pertama, mengenai perlunya dibangun sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Kedua, mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.

"Kami juga bicara soal redistribusi aset. Kepemilikan tanah dan kesempatan mengakses sumber ekonomi. Bagaimana pun kita perlu bantuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada pemerataan," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat M. Azrul Tanjung.

Ketiga, memperkuat sumber daya manusia. Keempat, menggerakkan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah untuk menjadi pelaku utama. Kelima, pengarusutamaan ekonomi syariah dalam ekonomi nasional.

"Tapi pengembangannya (ekonomi syariah) tetap dalam bingkai Pancasila. Harus berpegang teguh pada UUD 1945 dan NKRI. Dan terakhir, membentuk komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal itu," tandasnya.

Ketua MUI Ma'ruf Amin berharap, hasil kongres nantinya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, MUI membentuk komite-komite untuk mengawal hasil kongres. "Komite itu nantinya terdiri dari majelis ulama, ormas Islam, wakil-wakil pemerintah, dan wakil-wakil pengusaha," ujarnya. (OL-3)