BUMN Asuransi Tiongkok Bantu BKPM

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalin kerja sama dengan BUMN asuransi asal Tiongkok, China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure), untuk menarik investasi Tiongkok ke Indonesia. Dalam nota kesepahaman yang diteken kemarin, Sinosure sepakat untuk menjadi lembaga pembiayaan dengan menyalurkan pinjaman atau utang kepada para investor Tiongkok yang serius menanamkan modal ke Indonesia, utamanya ke sektor pembangkit listrik, smelter, dan perkapalan. “Nantinya penyaluran pinjaman tersebut akan dialirkan kepada investasi langsung ­asing (foreign direct investment/FDI) dan juga menyediakan fasilitas asuransi kredit bagi perusahaan perdagangan (trading) yang melakukan kegiatan ekspor barang modal, teknologi, dan jasa yang bernilai tambah tinggi,” sebut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, seusai penandatangan nota kesepahaman di Jakarta, Selasa (18/4).

Lewat kerja sama itu diharapkan aliran investasi Tiongkok semakin tinggi. Saat ini kegiatan penanaman modal dari investor Tiongkok didominasi sektor pembangkit listrik, pengolahan mineral, smelter nikel, bauksit, semen, hingga mulai masuk ke industri baja dan properti. Nantinya, melalui sinergi itu, baik BKPM maupun Sinosure bekerja sama memberikan informasi dan bertatap muka dengan klien Sinosure yang akan berinvestasi di Indonesia.

Azhar menuturkan, pertemuan bisa dilangsungkan di Indonesia, atau BKPM yang bertolak ke Tiongkok supaya investor potensial bisa mendapat dukungan pendanaan.
“Intinya, kalau ada investor Tiongkok yang serius mereali-sasikan investasi di Indonesia, BKPM bisa jadi jembatan ke Sinosure,” jelasnya. Berdasarkan data BKPM, Azhar memaparkan realisasi investasi Tiongkok di Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang 2015, nilai investasi penanam modal asal Tiongkok ke Indonesia sudah mencapai US$628 juta, kemudian meningkat hampir tiga kali lipat menjadi US$2,6 miliar di 2016. “Dengan realisasi investasi sebesar itu, Tiongkok yang semula ada di peringkat sembilan (investor terbesar di Indonesia) menjadi peringkat ketiga, setelah Singapura dan Jepang,” tambah Azhar.

Kaji aturan
Pada kesempatan terpisah, pemerintah terus mengkaji aturan kepemilikan investor asing terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya bersama Badan Kebijakan Fiskal akan memperdalam cakupan dan pelaku industri di sektor asuransi. “DPR akan beri tambahan alternatifnya, dan keuangan ditugasi dalam satu minggu ini sama BKF untuk perdalam cakupan dan pelaku industri,” ucap Mardiasmo seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/4)

Untuk memperdalam kajian tersebut, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) akan mengacu dari negara-negara maju terkait dengan batasan kepemilikan asing di perusahaan asuransi. Sebelumnya, aturan soal besaran batas maksimal kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian masih belum menemukan titik temu. Pemerintah mengusulkan agar batasan maksimal masih 80%, sedangkan DPR ingin pemerintah melakukan kajian lebih mendalam. (MTVN/E-4)