Pengadaan Kapal Ikan Butuh Upaya Keras

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengadaan kapal untuk nelayan butuh usaha keras. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sejak bantuan kapal nelayan digulirkan, yakni pada 2010 hingga tahun lalu.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan, masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam program tersebut, antara lain nelayan tidak mengurus dokumen kapal karena kurang biaya dan terlambat, surat perizinan kapal yang tidak diurus, kapal rusak atau tidak sesuai spesifikasi nelayan, dan nelayan tidak melapor hasil operasional tangkapan dari kapal bantuan pemerintah.

Selain itu, kemampuan galangan kapal dan keterlambatan impor bahan baku atau mesin kapal juga menjadi masalah pengadaan kapal, khususnya pada tahun lalu.

Pada bantuan selama 2010-2014 yang sebanyak 878 unit kapal, hanya 63% atau sekitar 553 unit kapal yang beroperasi. Sisanya, sekitar 324 unit kapal tidak beroperasi karena permasalahan-permasalahan tersebut.

Pun, pada 2016, kapal yang terealisasi dibangun hanya 754 unit dari target 1.787 unit. Sisanya yang sebanyak 1.033 unit kapal dipastikan tidak akan dibangun.

"Salah satu kendala utama pada tahun lalu itu adalah galangan kapal yang ternyata mereka kurang bisa membuat kapal dalam jumlah banyak secara serempak. Untuk 100 kapal mungkin bisa, tetapi jika dikasih tanggungan lebih dari 500 kapal, mereka tidak bisa," ucap Sjarief di kantor KKP, Jakarta, Selasa (18/4).

Melihat itu, Sjarief mengatakan mulai tahun ini, program bantuan kapal tidak akan hanya berupa pemberian kapal. Pemerintah menggelontorkan Rp764,28 miliar untuk pengadaan 1.068 unit kapal, 400 sertifikat nahkoda kapal, 2.990 alat penangkap ikan, dan 20 lokasi bengkel mesin.

Sjarief juga mengatakan pihaknya akan meminta Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) galangan kapal. Para galangan kapal diharapkan bisa membuka lebih banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia.

"Kita juga mau minta Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pembuatan dokumen kapal, sehingga saat kapal kelar dibangun, dokumen sudah siap," imbuh Sjarief.

Di kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman menambahkan program pemberian kapal mulai tahun ini akan menggunakan pendekatan holistik. Tidak hanya pihak KKP yang merencanakan program tersebut, tteapi juga seluruh pihak terkait, terutama nelayan.

Salah satu pelibatan nelayan dalam program tersebut, ialah dengan melakukan uji coba kapal sebelum lelang dilakukan. Tujuannya, agar bantuan kapal sesuai dengan karakteristik lautan daerah masing-masing dan tidak mendapat penolakan dari nelayan.

"Uji coba kapal 3 GT (gross ton) sudah kita lakukan di berbagai daerah. Cilacap, Garut, Tasikmalaya, Maluku, Ambon, Wakatobi. Dengan begitu kapal yang kita bangun bisa sesuai dengan keinginan mereka. Kita juga sediakan 20 desain untuk kapal tangkap hingga 120 GT dan kapal angkut berukuran 100 GT," papar Agus. (OL-5)