Pemerintah Benahi Tata Niaga Gula

TATA niaga gula selama ini dianggap tidak menguntungkan petani. Oleh karena itu, pemerintah bakal membenahi hal tersebut. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan petani kerap dirugikan karena sering kali sudah menjual produk mereka secara ijon kepada distributor atau pengusaha.

"Sekarang ini yang (jadi) realitas di lapangan pembagian sebenarnya dimiliki oleh satu, para pengambil gula atau distributor gula. Jadi, yang sisanya milik petani itu sebenarnya sudah tidak ada karena itu sudah diijon dulu jauh-jauh hari," jelas Enggar, akhir pekan kemarin.

Karena itu, kata dia, Kemendag, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, serta Kemenko Perekonomian berencana mengubah tata niaga tebu sehingga bisa menguntungkan petani.

Menurut dia, ada beberapa hal yang pengaturannya akan dicoba ditata kembali. Misalnya terkait dengan patokan harga tebu dengan rendemen yang kelak dibuat lebih transparan.

"Caranya seluruh pabrik gula wajib memiliki core sampler yang dilihat secara transparan. Dengan begitu, tidak lagi bisa dibohongi sebagaimana yang berjalan saat ini," ujarnya.

Rendemen ialah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10%, artinya dari 100 kg tebu yang digilingkan di pabrik gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.

Enggar menjelaskan selama ini rendemen itu tidak dihitung, tetapi ditetapkan dari ucapan saja. "Padahal, truknya masih di depan dan dibilang rendemennya 5,6%. Ini yang ke depannya tidak boleh dilakukan lagi," tegasnya. Menurut dia, meski selama ini sudah terdapat harga patokan petani (HPP) gula, hal tersebut tidak berarti bagi para petani.

Biaya produksi gula yang paling efisien ialah Rp5.500-Rp6.000 per kilogram. Untuk itu, ke depannya pihaknya juga akan menerapkan sistem beli putus yang disukai oleh para petani.

"Namun, untuk harganya akan dipatok oleh pemerintah dan nanti tinggal dikalikan rendemen sehingga dengan kondisi dan situasi seperti itu, serta harga yang sudah diketahui berapa biaya pokoknya, turunannya kepada petani menjadi jelas sebab kita tidak melihat korelasinya sama sekali. Petani tetap saja segitu sebab belum apa-apa sudah diijon. Hal itu membuat posisi tawar mereka rendah. Makanya kita harus membuat tata niaga yang menguntungkan petani," pungkas Enggar.

Nilai tukar petani
Serikat Petani Indonesia (SPI) mendorong pemerintah untuk menstimulasi petani membentuk unit usaha milik komunitas. Skema unit usaha akan membuat petani bisa memberi nilai tambah kepada produk pertanian mereka agar nilai tukar petani (NTP) tidak terus menurun di tengah fluktuasi harga pangan.

"Harusnya tiap petani menjadi anggota koperasi atau usaha bersama yang punya pergudangan dan pengeringan serta penggilingan padi sehingga ketika panen, (hasil panen) tidak langsung dijual ke tengkulak," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SPI Henry Saragih di Jakarta, kemarin.

Pasalnya, menurut Henry, tren menurunnya NTP banyak disebabkan rendahnya akses petani kepada industri pengolahan bahan pangan siap jual. Hal itu juga dipicu keadaan petani tersebut yang tidak tergabung dalam unit usaha kerakyatan seperti koperasi atau usaha desa.(Fat/E-2)