Mega Bank Islamic oleh Indonesia, Turki, dan IDB Terus Dimatangkan

RENCANA pembetukan Mega Islamic Bank (MIB) oleh Indonesia, Turki, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) terus dimatangkan. Pasalnya, bank tersebut nantinya akan mempunyai peranan penting, salah satunya memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di dunia, khususnya bagi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden IDB Group Bandar Al Hajjar kepada media saat dijumpai dalam gelaran The 3rd IDB Member Countries Sovereign Investments Forum, di Nusa Dua, Bali, Rabu (12/4).

Lebih lanjut, Bandar mengatakan, belum lama ini, sudah terbentuk kelompok kerja teknis yang beranggotakan perwakilan dari Indonesia, Turki, dan IDB. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk melakukan kajian tentang gagasan MIB.

"Setelah bulan lalu kami mengadakan pertemuan, sebentar lagi akan kembali digelar pertemuan serupa guna melanjutkan diskusi," terangnya.

Menurut Bandar, nantinya IMB akan berguna sebagai solusi manajemen likuiditas di pasar, memberi kebijakan instrumen antar bank, dan menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur buat negara-negara anggota OKI yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat rentang kebutuhan anggaran infrastruktur negara-negara di dunia yang mencapai US$3,3 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara anggaran yang tersedia hingga saat ini baru menyentuh US$2,5 triliun, sehingga ada total kekurangan dana infrastruktur secara global sebesar US$800 miliar.

"Adapun kekurangan pembiayaan infrastruktur di negara-negara anggota IDB secara rata-rata mencapai US$200 miliar-US$220 miliar per tahun," tambah Bandar.

Sebagai informasi, rencana pendirian MIB sudah mencuat sejak 2015 silam. Namun, pembicaraan lebih lanjut baru dilakukan pada 2016 lalu. Kala itu, Menteri Keuangan sebelumnya Bambang Brodjonegoro, Presiden IDB dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menkeu Turki membahas proses pendirian MIB tersebut.

Dalam pertemuan three partite tersebut disepakati untuk dilakukan koordinasi lebih erat di antara negara-negara dan IDB yang akan menjadi pendiri MIB, dan sebagai tindak lanjut, akan ditugaskan pejabat senior dari kedua negara untuk membahas tentang struktur kelembagaan dan skema bisnis serta pendanaan MIB tersebut. Penetapan struktur kelembagaan ini ditargetkan selesai kurang dari enam bulan. (OL-5)