Kemenhub Targetkan Ada 3 Pelabuan Hub Internasional di Indonesia

PEMERINTAH hal ini Kementerian Perhubungan menargetkan Indonesia memiliki tiga pelabuhan hub internasional. Ketiga pelabuhan tersebut adalah Tanjung Priok, Kuala Tanjung, dan Patimban.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Perhubungan saat acara Coffee Morning di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (11/4).

Saat ini kata Budi, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindi II sudah menjadi yang pertama sebagai pelabuhan hub internasional.

Selanjutnya, dalam dua tahun mendatang, lanjut Budi, pemerintah tengah menyiapkan pelabuhan Kuaala Tanjng yang akan dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I sebagai hub internasional menyusul Tanjung Priok.

"Kita punya konsep hub internasional itu 3, Priok itu enggak bisa enggak, makanya dua tahun ini selama Kuala Tanjung belum beroperasi penuh jadi Priok, barang dari luar itu penting," kata Budi.

Budi menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung juga nantinya akan fokus pada kontainer, sedangkan untuk Pelabuhan Patimban difokuskan sebagai pelabuhan pelayanan industri kendaraan.

Saat ini, kata Budi, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara terbagi menjadi 3 tahap, tahap pertama progres pembangunannya sudah mencapai 80% dan tahap kedua yang bekerjasama dengan Port of Roterdam masih belum berjalan.

Untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi hub internasional. Budi mengatakan, Kementerian Perhubungan memberikan waktu hingga Mei 2017 agar perusahaan sektor pelabuhan asal Belanda mampu menentukan sikap ingin membangun atau tidak.

"Progresnya 80% tahap I di Kuala Tanjung, kalau tahap kedua itu masih nol persen, dengan tahap satu bisa internasional tapi masih terbatas," ungkapnya. Pelabuhan Kuala Tanjung dan Tanjung Priok ini lanjut Budi, bisa saling melengkapi, karena pihaknya sudah siapkan jalan tol, kereta api, di sana untuk CPO, dan produk unilever dari Sei Mangkei.

Sebelum menjadi pelabuhan hub internasional, kata Budi, Kemenhub tengah menyiapkan formulasi diskon tarif bagi kapal-kapal berkapasitas besar untuk bersandar di Indonesia, serta hitungan biaya penundaan dan pemanduan kapal.

Sementara dengan Pelabuhan Patimban, Budi mengatakan, beberapa fungsi dan tugas akan dibagi dua antara Tanjung Prioik dan Patimban. Patimban akan melayani industri seperti mobil, curah cair dan padat serta barang lainnya di sekitar wilayah Patimbang. Sementara Tanjung Priok tetap melayani kontainer.

"Jadi itu konsep awalnya. Tapi saya tidak mau mendahului tugas setiap pelabuhannya,"tuturnya.

Budi mengakui memang saat ini pihaknya masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menjadi hub International. Terdapat dua masalah yang harus dibenahi yaitu penurunan tarif dan insentif.

"PR-nya itu harus turunkan biaya per kontainer. Hitungannya mesti ada insentif khususnya yang besar, kalau ngomong bisnis punya lapak, lapak 300 meter dia pakai dua hari dengan 5.000 Teus, dia hari 300 meter lapak berapa? Mestinya jangan hitung per Teus, tapi ada diskon," ujar Budi.

Selain itu, permasalahan yang harus cepat dibenahi yakni efisiensi biaya tunda dan penyedia jasa pelayanan pemanduan laut dalam bentuk kapal yang dibilang masih terlalu mahal.

"Jadi ada dua tugas menurunkan biaya makin efisien, juga biaya tunda dan tandu dikoreksi khusus kapal besar. Jadi kalau mereka datang (kapal besar) PR Dirjen harus konsisten,"ujarnya.

Selain itu, kendala yang ditemui Kemenhub yakni pembanguan Pelabuhan Kuala Tanjung. Permasalahannya kata Budi ada pada pengembang yang akan melakukan pembangunan fase kedua yang akan dilakukan oleh Port Roterdam dari Belanda.

"Saya bilang ke Port of Rotterdam, jangan ngomong saja, dia selalu bilang dia di sana punya pelabuhan besar dan lain sebagainya, eksekusi saja itu Kuala Tanjung dulu," tegas Budi .

Dia memberikan batas waktu kepada Port of Rotterdam untuk segera eksekusi rencana yang sudah disepakati dalam kontrak paling lambat akhir Mei 2017.

"Kalau tidak mau bangun, kita mau ganti investor lain," tegas Budi.

Sampai saat ini, pemerintah bersama PT Pelindo I (Persero) sudah berinvestasi besar-besaran di Kuala Tanjung demi menjadikan perlabuhan itu sebagai hub internasional. Pembangunan fase 1 pelabuhan ini saat ini sudah mencapai 80%. Untuk pembangunan fase 1, investasi yang sudah dikeluarkan pemerintah dan Pelindo II mencapai Rp 2,5 triliun. Belum lagi ditambah fasilitas infrastruktur yang sudah dianggarkan pemerintah dalam APBN, seperti jalur kereta.

Sementara Port of Rotterdam akan membangun untuk yang fase 2. Seharusnya saat pembangunan fase 1 hampir rampung, pembangunan fase 2 harus sudah dimulai.

"Kita sudah investasi besar-besaran di sana, kita harus tegas, biar mereka tentukan mau bagaimana," tutup Budi Karya. (OL-5)