Eropa Jangan Campuri Pertanian Dalam Negeri

PEMERINTAH kecewa dengan keputusan Parlemen Eropa yang mengesahkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (RPODR). Negara-negara di Eropa dianggap telah melakukan kampanye hitam terhadap produk minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia.

Menteri Pertanian Amran Sulaeman menyatakan Eropa terlalu mencampuri urusan produk yang banyak digunakan oleh para industrialis di Benua Biru tersebut.

"Jangan campuri urusan pertanian dalam negeri. Kita punya standar sendiri untuk pertanian berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System)," cetus Amran saat ditemui di Rapimnas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jakarta, Senin (10/4).

Apalagi, kata dia, Indonesia sudah sepakat dengan Malaysia untuk membuat standar tunggal sawit berkelanjutan. Kedua negara dipandang sebagai penguasa pasar CPO dunia dengan produksi 80% dari total produksi global.

Adapun dalam laporan RPODR disebutkan Indonesia memiliki persoalan sawit yang besar terkait dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan lainnya. Dinyatakan pula perlunya alih investasi dari sawit ke minyak bunga matahari dan rapessed oil.

Amran justru mengkritik pernyataan tersebut. Menurutnya, alih investasi secara tidak langsung justru akan merusak lingkungan.

"Kampanye hitam begini kalau membuat harga CPO turun, maka komunitas petani sawit akan meninggalkan sawit. Tapi sawit akan terus tetap ada. Para petani malah bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru. Artinya, mereka akan merusak hutan. Siapa yang bisa menghalangi kalau seluruh petani yang bergerak?" ketusnya.

Dia pun berharap negara-negara di Eropa melihat komoditas sawit dari sisi kesejahteraan komunitas petani, bukan dari deforestasi. Pasalnya, industri sawit di Indonesia sudah menjadi industri besar yang mnyangkut kehidupan petani. Area tanam sawit di Indonesia mencapai 11,6 juta hektare (ha) dan 41% diantaranya merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja tidak kurang dari 16 juta orang.

Amran pun mengaku sudah berdiskusi secara langsung dengan pemerintah Jerman, Spanyol, dan Denmark terkait dengan kondisi industri sawit nasional. Tiga negara di Eropa itu, nilai dia, paham dan menerima sawit Indonesia.

"Kami sudah sampaikan, ada komunitas di bawah CPO. Ada pedagang dan petani, ini jauh lebih penting. Orang utan saja diperhatikan oleh mereka, ini orang benaran. Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare," imbuh Amran. (X-12)