Gapki: Laporan Sawit Indonesia Berlebihan dan Menggeneralisasi

MENANGGAPI report on palm oil and deforesfication of rain forest yang disahkan Parlemen Eroa, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengungkapkan bahwa laporan tersebut berlebihan dan tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya dari keadaan di lapangan.

Dirinya menyatakan bahwa pihaknya sepakat dengan pandangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang menolak laporan tersebut dan hasil laporan tersebut menyinggung Indonesia. Pasalnya menurut dirinya para pengusaha sawit di Indonesia juga terus menjalankan ketentuan yang di syaratkan oleh pemerintah untuk menjaga lingkungan

"Tuduhan tersebut berlebihan dan apa yang dituduhkan terlalu general sebab deforestifikasi bukan hanya terjadi di Indonesia," terang Joko saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (8/4).

Dirinya memandang bahwa penelitian tersebut indikatornya tidak jelas sehingga tentu akan merugikan Indonesia. Padahal di Indonesia juga sudah ada UU lingkungan hidup, sehingga seharusnya lebih mengacu kepada hal tersebut.

Sebab dalam perundangan tersebut diatur tata cara deforestasi dan juga apa saja persyaratannya serta deforestasi berdasarkan ketentuan tersebut bersifat legal. Mengingat pada saat yang sama para pengusaa sawit terus berusaha mengikuti berbagai ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang diakuinya cukup ketat.

Senada dengan Joko, Sekjen Gapki Togar Sitanggang melihat bahwa tentunya akan ada dampak kepada penjualan sawit. Namun dirinya masih menanti lngkah lanjutan dari Uni Eropa nantinya.

"Itu masih belum berbentuk regulasi, sehingga memang belum akan berdampak langsung kepada penjualan," terang Togar.

Saat ditanyakan optimisme nya terkait peluang pasar eropa dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya masih optimis akan hal tersebut. Namun dirinya mengakui bahwa untuk membuka pasar baru tidak sederhana. (OL-5)