Polkam dan HAM

Politik Identitas Penyebab Memburuknya Indeks Demokrasi

Kamis, 19 October 2017 19:00 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

INDEKS demokrasi Indonesia terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, menurunnya indeks demokrasi tidak serta merta menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, perilaku masyarakat menjadi salah satu penyebab melorotnya indeks demokrasi.

"Indikator untuk menentukan indeks demokrasi banyak ada 26. Artinya tak hanya menyangkut kinerja pemerintah. Biasanya, indikator ini muncul karena ada pilkada ada pemilu. Perbandingan antara pemilu ke pemilu ini yang secara fluktuatif akan membangun skor," ujar Wiranto dalam konferensi pers 'Tiga Tahun Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi Indonesia pada 2015 berada di angka 73,04 sedangkan pada 2016 menurun menjadi 72,82. Pada 2017, indeks demokrasi kembali menurun ke angka 70,09.

Diakui Wiranto, menurunnya indeks demokrasi terpengaruh pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Pasalnya, perhelatan pesta demokrasi diwarnai menguatnya politik identitas dengan berkembangnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada masa kampanye.

"Pilkada di beberapa daerah memang mengkhawatirkan," imbuhnya.

Meskipun indeks demokrasi menurun, menurut Wiranto, kesadaran berdemokrasi di kalangan masyarakat justru membaik. Hal itu terbukti dari meningkatnya partisipasi warga dalam pemilu.

"Dari sisi partisipasi meingkat, dari 69,2% pada 2016 menjadi 74,5% pada 2017," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wiranto menilai, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo–Wapres Jusuf Kalla, stabilitas politik, hukum dan keamanan dalam kondisi sangat baik.

Menurut Wiranto, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat.

“Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini, stabilitas cukup baik,” tegas Wiranto.

Dalam hal pelaksanaan demokrasi, Wiranto menyatakan, sejak era reformasi Indonesia terus membangun demokrasi.

"Demokrasi kita sedang bergerak dan Pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada,” tandasnya. (OL-6)

Komentar