Ekonomi

Pertemuan Tahunan IMF-WB: Dunia Terlena Buaian Kelas Menengah

Kamis, 12 October 2017 08:15 WIB Penulis: Windy Dyah Indriantari/Laporan dari Washington DC

AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

KENAIKAN jumlah kelas menengah tidak seindah yang digembar-gemborkan banyak negara dan lembaga. Sebagian besar yang disebut kelas menengah tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai.

Presiden Emeritus Center for Global Development Nancy Birdsall mengemukakan indikator kelas menengah terlampau rendah. Hal itu disampaikannya dalam diskusi panel bertajuk Pertumbuhan Inklusif dan Meningkatnya Kelas Menengah di Asia Timur, pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (11/10) waktu setempat.

Panel juga menampilkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perbendaharaan Negara Papua Nugini Charles Abel, serta Menteri Keuangan Papua Nugini Dusan Vujovic.

Nancy mencontohkan seseorang bisa langsung dimasukan kategori kelas menengah ketika pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan versi Bank Dunia US$1,90 per hari atau sekitar Rp26 ribu per hari.

Padahal seharusnya kelas menengah adalah yang mampu membelanjakan sedikitnya US$10 (sekitar Rp135 ribu per hari). Nancy menyebut kelompok dengan kemampuan belanja US$2-US$10 yang disangka kelas menengah sebagai kelompok 'pejuang', yakni orang-orang yang masih bergelut dengan kondisi finansial.

"Di Indonesia kelompok ini jumlahnya mencapai 80%. Di India lebih besar lagi Merek kebantakan di sektor informal, tidak punya jaminan sosial, selalu was was dengan kemampuan finansial mereka," ujar Nancy.

Ia mengingatkan negara-negara Asia Timur dan dunia agar berhati-hati menerapkan kebijakan. Jangan sampai justru mendorong kelompok 'pejuang' terperosok ke jurang kemiskinan. Mereka harus mendapatkan dukungan jaminan sosial.

Dalam menanggapi hal itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengaku cenderung sependapat dengan Nancy tentang 80% penduduk Indonesia tergolong masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan. Pemerintah berupaya menguatkan kelompok tersebut karena mereka dianggap golongan kelompok menengah yang merupakan motor penggerak ekonomi.

"Kami mereformasi banyak PNS. Kelas menengah juga datang dari sektor swasta. Ini daerah yang presiden kami ingin mudahkan dengan memangkas birokrasi dan mempermudah perizinan," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Indonesia juga memastikan tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama. Sesuatu yang diakui Sri Mulyani masih terus diupayakan karena tidak mudah diwujudkan tanpa komitmen politis antarpemangku kepentingan.

Bank Dunia menyebut kelas menengah di Asia Timur meningkat pesat dari yang hanya seperlima pada 2002 menjadi sekitar dua pertiga penduduk dunia saat ini. (OL-6)

Komentar