Nusantara

Saksi Sebut Ada Editan pada Video Ahok Unggahan Buni Yani

Selasa, 8 August 2017 22:52 WIB Penulis: Bayu Anggoro

ANTARA FOTO/Agus Bebeng

SAKSI ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Teguh Avriadi, menyebut telah terjadi proses pengeditan pada video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diunggah akun Facebook Buni Yani.

Teguh ialah Kepala Sub Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ikut terlibat saat penyusunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Teguh mengatakan, menurut Pasal 32 UU ITE, pengubahan telah terjadi jika adanya salah satu klausul yang dilakukan.

"Mengubah, menambah, mengurangi, merusak, sifat dari ini sampai seterusnya alternatif. Jadi tidak kumulatif, karena bisa salah satunya," kata Teguh saat persidangan ke-8 kasus pengeditan video Ahok dan penyebaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/8).

Seperti diberitakan, video yang diunggah Buni Yani pada Facebook telah diubah karena terjadi pengurangan durasi dari 1 jam 48 menit 33 detik menjadi 30 detik.

"Secara umum, mengurangi video, mengurangi waktu, itu termasuk melakukan pengubahan," katanya.

Teguh menambahkan, proses pengubahan ini pun bisa dilakukan pada gawai biasa, tidak sebatas pada perangkat komputer.

"Pengubahan ITE ini melalui elektronik, tidak sebatas pada laptop, tapi semua perangkat," katanya.

Menyikapi kesaksian itu, salah satu Jaksa Penuntut Umum, Andi M Taufik, mengatakan, tuduhan terhadap Buni Yani sudah benar karena menyebut adanya pengubahan.

"Ahli sudah jelas ada kalimat yang mengatakan, dengan durasi dikurangi itu terjadi editing. Itu pemotongan, itu sama dengan mengubah," katanya.

Bahkan, menurut Andi, pengubahan yang dilakukan Buni Yani pun harus berdasarkan izin dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik akun YouTube yang pertama kali mengunggah video Ahok tersebut.

"Mengubah harus ada izin pemilik akun. Jadi praduga sementara tuduhan itu benar," tegasnya.

Teguh melanjutkan, pengunduhan video ini bisa dilakukan tanpa adanya izin dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Diskominfo telah menyebarkan video tersebut di media sosial YouTube yang bertujuan untuk dikonsumsi masyarakat.

Pengubahan pun, lanjut Teguh, diperbolehkan selama materinya tidak mengandung unsur pidana, pornografi, serta suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Namun, untuk mengunggah ulang video di akun YouTube tersebut, menurutnya, harus ada izin dengan melihat keterangan pada akun YouTube milik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi DKI Jakarta ini.

"Tidak masalah di-upload ulang karena itu tujuannya untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Akun pemprov kan untuk pesan ke masyarakat, itu kemudian di-upload ke masyarakat luas dan tidak ada copyright," katanya.

Menyikapi ini, Buni Yani membantah dirinya telah melakukan pengubahan video utuh Ahok. Dia mengaku hanya mengunggah ulang video tersebut dari situs Media NKRI. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, Buni Yani meminta hakim untuk membuktikan pengakuannya tersebut.

"Tolong periksa video yang saya upload di Facebook. Saya ingin membuktikan kalau saya bukan yang ngedit, karena saya hanya meng-upload ulang dari Media NKRI," katanya.

Menurut Teguh, proses pembuktian yang diminta Buni Yani ini bisa dilakukan dengan sejumlah metode. Sementara itu, Buni Yani menyayangkan tidak hadirnya Ahok dalam persidangan ini.

Menurut dia, keterangan Ahok sangat diperlukan untuk membuktikan tuduhannya bahwa keterangan di BAP mantan gubernur Jakarta ini ada yang salah.

"Mestinya dia datang. Membuktikan bahwa di BAP-nya ada yang salah. Nanti kita sampaikan karena ini materi perkara. Kalau dibacakan, nanti berat sebelah, tidak bisa dikonfirmasi," katanya.

Terlebih, menurutnya, kesaksian Ahok ini merupakan permintaan hakim. Menurut JPU, Andi M. Taufik, kesaksian Ahok tidak diperlukan karena isinya sama dengan di BAP.

"Itu kan sudah disumpah, jadi sama nilainya. Jadi enggak ada masalah lagi," katanya.

Meski begitu, dia mengaku diberi kesempatan oleh hakim untuk mengupayakan kehadiran Ahok.

"Kita masih diberi kesempatan satu kali untuk kita upayakan," katanya. (OL-2)

Komentar